PADANG -- Banyaknya terjadinya kasus kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api yang di sebabkan oleh kelalaian pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu-rambu atau peringatan yang sudah diberikan, seperti menerobos palang pintu. Mengatasi terjadinya kecelakaan tersebut Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Keselamatan Bidang Pekeretapian, Sabtu (20/8/2022) di The ZHM Premiere Hotel Padang.
"Harus ada kesadaran keselamatan yang dimiliki oleh setiap masyarakat di Sumatera Barat, ini menjadi tantangan kita semua untuk menanamkan perilaku masyarakat untuk sadar akan keselamatan di perlintasan perkeretaapian," kata Zulma Efendi.
Plt. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Untuk itu perlu tingkatan keselamatan diperlintasan sebidang dengan "BERTEMAN" (Berhenti, Tengok Kanan, Kiri, Aman, Jalan) bagi masyarakat Sumbar. Berdasarkan data angka kecelakaan di perlintasan kereta api yang telah dihimpun oleh Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat, sejak tahun 2015 hingga Agustus 2022 telah terjadi 180 kecelakaan yang melibatkan kereta api di Sumbar.
"Bila dirata rata, terjadi 25 kecelakaan setiap tahunnya. Angka ini cukup fantastis bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia," sebutnya.
Mengatasi tingginya angka tersebut, Ditjen Perkeretaapian melalui Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat akan menutup 245 perlintasan tidak terdaftar, dari sekitar 388 perlintasan KA dari Padang sampai dengan Pariaman. Dalam peningkatan keselamatan lainnya yang dilakukan di wilayah Sumbar adanya pembangunan pos jaga dan pintu perlintasan sebanyak 27 titik, pembangunan pagar ornamen sepanjang 3,569 KM'Sp, pemasangan patok rel pembatas dengan warna marawa sepanjang 9,84 KM'SP, pembangunan Jalan Inspeksi (kolektor) sepanjang 7,98 KM'Sp, dan pemasangan Sistem Peringatan Dini (EWS) sebanyak 38 titik. "
Kita patut bangga karena Sistem Peringatan Dini (EWS) ini merupakan pilot project pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian," ucapnya.
Zulma Efendi menjelaskan, EWS bekerja dengan sensor yang dipasang di sekitar perlintasan dan saat kereta api akan melintas, secara otomatis terdengar bunyi sirine sebagai tanda bahwa kereta api akan melintas. Ini sifatnya pemberi peringatan, kunci utama tetap pada orang yang akan melintas baik itu pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, untuk tetap waspada dan memastikan tidak ada kereta yang akan lewat.
"Dari pekerjaan tersebut kita masih memiliki kekurangan yaitu ketersediaan 81 (delapan puluh satu) orang SDM PJL yang tersertifikasi, untuk nantinya ditempatkan pada 27 (dua puluh tujuh) titik pos perlintasan (JPL) di lintas Padang Pariaman," jelasnya.
Untuk itu, dia mengharap adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian bersama Pemerintah daerah yang melintasi daerah Kabupaten dan Kota untuk berpartisipasi dalam mengatasi kekurangan tersebut. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memberikan apresiasi dan mendukung upaya yang telah dilakukan Kemenhub.
"Inilah bentuk sinergi antara Pemprov Sumbar dengan pemerintah pusat. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah hadir untuk keselamatan masyarakat. Mari kita dukung bersama, karena saya ingin masyarakat saya selamat dari kecelakaan," kata Gubernur Sumbar.
Mahyeldi mengatakan kereta api memiliki keunggulan dari transportasi darat lainnya karena bebas macet, lebih cepat dan biayanya relatif lebih murah sehingga akan menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mobilitas barang.
Admin.
