Pimpin Rapat seksi Tol Payakumbuh-Pangkalan Gubernur Mahyeldi Katakan tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya.

---

Padang--Sehubungan terjadinya persolan dari forum masyarakat terdampak tol di kabupaten 50 Kota seksi Payakumbuh - Pangkalan pada 15 Desember 2022 lalu. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat langsung melaksanakan rapat evaluasi tol seksi Payakumbuh - Pangkalan, di Auditorium Sumbar, Kamis (6/1/2023).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi, dihadiri Sekda 50 Kota, DPRD 50 Kota, Kajati Sumbar, Kapolda Sumbar, Dandrem 032/Wirabraja, dan Kepala OPD lingkup Pemprov Sumbar serta dihadiri secara daring melalui aplikasi Zoom. Gubernur Mahyeldi mengatakan terkait persoalan yang terjadi pada pelaksanaan pembangunan tol seksi Payakumbuh - Pangkalan itu awalnya ada 5 nagari yg menolak untuk dilewati jalan Tol di Kab. 50 Kota, diantaranya, Koto tangah simalanggang, Koto Baru Simalanggang, Taek Baru, Lubuak batingkok dan Gurun.

"Dari 5 nagari yg menolak 3 diantaranya sudah bertukar pikiran menjadi setuju, yaitu Nagari Koto tangah simalanggang, Nagari Koto baru simalanggang dan Nagari Taek Baru," kata Mahyeldi.

Sesungguhnya, dikatakan Gubernur sesuai penjelasan dari Tkm Studi JICA dalam pembebasan lahan ini jelas bahwa tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya.

Suksesi Pembangunan Tol ini butuh dukungan dari segala pihak, Bapak Bupati 50 Kota dan jajarannya perlu mencari tahu kira-kira dari 2 (Dua) nagari yang masih menolak tersebut apa yang menjadi masalah bagi mereka ini harus jelas agar bisa dicarikan solusinya.

"Sampai saat ini kita hanya mempunyai 1 tim percepatan pembebasan lahan tol yaitu tim yang diketuai oleh wakil gubernur tidak ada tim tim lain jangan sampai masyarakat jadi bingung," tuturnya.

Selanjutnya Gubernur, dengan adanya pertemuan hari ini dapat menjadi bahagian untuk menentukan bagaimana kelanjutan pembangun tol Payakumbuh-Pangkalan. Semoga ini akan menjadi dukungan moril bagi Bupati Kab. 50 Kota beserta jajaran dalam melanjutkan upaya percepatan pembangunan.

"Artinya kita semua berkomitmen dan sepakat untuk mensukseskan pembangunan jalan Tol in," ujarnya.

Lebih lanjut Ketua DPRD Sumbar, yang diwakili oleh Evi Yandri Rajo Budiman juga menyebutkan di DPRD sudah benerapa kali ke lapangan dan sudah mendengar aspirasi dari pihak yang menolak dan sudah berkomunikasi dengan pihak Dinas BMCKTR Prov. Sumbar.

Sementara itu katakan Evi bahwa masyarakat yang menolak, menyampaikan kepada komisi 4, mereka bukan menolak tapi hanya meminta pengalihan trase karena alasan takut situs adat dan budaya ( makam dan rumah adat ) yang terdampak, karena tidak mendapat respon dan tanggapan dari pihak pemerintah baik Kab maupun Provinsi sehingga ini menjadi berkembang.

"Kita tentu tidak ingin terjadi proyeknya tuntas tetapi konsolodasinya masih menyisakan masalah, kita tidak ingin laporan kepada gubernur hanya berdasarkan asal bapak senang saja," ukasnya.

Bahkan Ia juga memberi saran, bahwa harus ada pertemuan antara pihak yang menolak dengan pemerintah daerah agar semua menjadi jernih dan bisa dicarikan solusinya. Sampai saat ini belum mendapatkan data berapa per sil masyarakat yang sesungguhnya terdampak.

"Kita tentu berharap proyek ini tidak menyisakan masalah, jadi kalau belum ada kejelasan dari pihak yang terdampak terkait tuntutan dan keluhan mereka, jangan sampai aspirasi tersebut diabaikan dan jangan laporannya jangan asal gubernur senang saja," tutupnya. (cen)

BIRO ADPIM SETDA PROV SUMBAR.

.

Admin.